Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Suryadharma Ali menilai, pengembangan tempat praktik kegiatan usaha (TPKU) di perdesaan merupakan salah satu upaya mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan.

Hal itu diungkapkan Suryadharma Ali saat menghadiri kegiatan “Pembekalan dan Pemantapan Program Pengembangan Tempat Praktik Kegiatan Usaha (TPKU) se-Provinsi Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, dan Lampung”, di Balai Latihan Kerja (BLK) Cianjur, Minggu (18/1) .

Menurut dia, upaya mengatasi pengangguran tidak hanya dengan membuka lowongan pekerjaan. Namun, bisa pula dengan cara membuka kegiatan kewirausahaan, diawali dengan memberikan bekal keterampilan kepada usia produktif angkatan kerja. Oleh karena itu, lembaga pendidikan perlu dikembangkan agar bisa menyiapkan dan melahirkan kader entrepreneur, terutama di perdesaan.

“Hakikatnya, program ini salah satu upaya mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Dia mengungkapkan, bantuan program TPKU saat ini lebih fokus pada pengembangan di wilayah perdesaan. Selama ini perhatian terhadap usaha kecil di perdesaan, khususnya berbasis pertanian, masih kurang dibanding pesatnya pembangunan industri di wilayah perkotaan.

Kondisi tersebut menjadi penyebab urbanisasi sehingga pasar, kapital, dan kesejahteraan terpusat di perkotaan. “Hal ini berdampak pada semakin melebarnya ketertinggalan masyarakat perdesaan,” katanya.

Dikatakan, Kementerian Negara KUKM telah meluncurkan program tersebut sejak tahun 2006. Dalam kurun tiga tahun terakhir telah memberikan bantuan sarana pendidikan kewirausahaan melalui program TPKU kepada 714 unit lembaga pendidikan di perdesaan. “Tahun 2009 ini ditargetkan sebanyak 470 unit yang akan dapat bantuan,” katanya.

Jumlah bantuannya disesuaikan dengan keterampilan yang ada pada lembaga-lembaga di perdesaan. Sebagian besar bantuan dialokasikan untuk pondok-pondok pesantren dengan nilai antara Rp 200 juta – Rp 250 juta/pondok pesantren.

Tidak jelas, Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Kab. Cianjur, Iim Ibrahim, Sabtu (17/1), mengatakan, lebih dari seribu koperasi yang ada di Kab. Cianjur saat ini keberadaannya sudah tidak jelas. Sebab dari 1.800 koperasi yang tercatat di Dinas Koperasi Cianjur, hanya sekitar 10% atau 150 koperasi yang masih aktif melakukan rapat anggota tahunan (RAT). Oleh karena itu, kata Iim, pihaknya kini berupaya merevitalisasi koperasi yang ada, agar mampu berperan aktif memberdayakan perekonomian masyarakat.

Dijelaskan, Iim dari 150 koperasi yang masih aktif saat ini, 2% di antaranya merupakan koperasi fungsional dengan kategori relatif sehat. Sementara 8% lainnya koperasi mandiri. Padahal idealnya, untuk bisa memberdayakan perekonomian masyarakat, peran koperasi mandiri paling besar. “Mudah-mudahan melalui revitalisasi, koperasi bisa memberikan kontribusi terhadap berkembangnya ekonomi masyarakat,” katanya. (A-116)***

Sumber: Harian Pikiran Rakyat, Senin 19 Januari 2009