Kekurangakuratan data penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) menjadi sorotan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Menurut dia, kekurangakuratan tersebut membuat banyak warga miskin yang seharusnya berhak menerima layanan kesehatan pemerintah tidak tercover program Jamkesmas.

“Memang program Jamkesmas ini masih terkendala akurasi data penerima,” ujar Heryawan saat melakukan kunjungan ke RSUD Cianjur, sekaligus menyerahkan bantuan kesehatan Pemprov Jabar senilai Rp 4,081 miliar bagi Kab. Cianjur, Sabtu (28/3).

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Ahmad Heryawan kepada Asisten Daerah Bidang Kesejahteraan Sosial Pemkab Cianjur Chairul Anwar. Bantuan sebesar itu termasuk pula di antaranya bagi Jamkesmas Jabar senilai Rp 2,3 miliar.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Kesehatan Jabar Alma Lucyati dan Direktur RSUD Cianjur Suranto, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Cianjur.

Usai penyerahan bantuan, Gubernur Ahmad Heryawan bersama rombongan menyempatkan diri meninjau beberapa ruangan RSUD Cianjur yang mendapat bantuan Pemprov Jabar, seperti Gedung Samolo. Gubernur juga sempat melakukan dialog dengan beberapa pasien yang sedang dirawat di ruangan tersebut.

Gubernur Ahmad Heryawan mengatakan, bantuan yang diberikan Pemprov Jabar merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di Jawa Barat, seperti fasilitas kesehatan puskesmas maupun lainnya. Dalam bantuan itu pula terdapat anggaran untuk meng-cover layanan kesehatan masyarakat miskin melalui program Jamkesmas Jabar.

“Bantuan ini untuk masyarakat miskin dan program lainnya. Khusus masyarakat miskin kami sebut Jamkesmas Provinsi Jabar yang diperuntukkan bagi warga miskin di Cianjur ini,” katanya.

Dikatakan, program Jamkesmas provinsi itu diberikan melalui Pemkab Cianjur untuk meng-cover pasien masyarakat miskin yang belum terakomodasi oleh anggaran Jamkesmas nasional maupun program layanan kesehatan masyarakat miskin kabupaten. Hingga saat ini, masih banyak muncul persoalan dalam program Jamkesmas tersebut, seperti warga miskin yang seharusnya berhak mendapat layanan Jamkesmas ternyata tidak terdaftar. Demikian pula sebaliknya masih ada warga yang tidak berhak, ternyata terdaftar. (A-116)***

Sumber: Harian Pikiran Rakyat, Minggu 29 Maret 2009 (ilustrasi: cianjurkab.go.id)